Sorry banget nih bestie, tapi berita ini target marketnya buat orang-orang kaya. Yang masih naro botol sampo dibalik biar hemat, minggir dulu.
Jadi, di tahun 2023, Kemenhub bakal membedakan tarif KRL untuk orang kaya dan orang miskin. Tarif KRL buat orang kaya bakal lebih mahal, sedangkan orang miskin lebih murah karena dapet subsidi.
Gini…
Secara teknis, Kemenhub bakal menyesuaikan skema subsidi public service obligation (PSO) terkait tarif KRL. Menhub Budi Karya Sumadi ingin supaya subsidi PSO tarif KRL lebih diutamakan bagi masyarakat miskin biar tepat sasaran.
Tenor
"Tetapi nanti [pembayaran] pakai kartu. Saya yakin punya kartu semua, jadi nanti yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, harus bayar [lebih tinggi]. Kalau yang average, sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," kata Menhub dikutip dari Bisnis.com.
Kata Pak Budi Karya, tarif KRL tuh aslinya bisa mencapai Rp10.000 - Rp15.000. Tapi karena ada subsidi, makanya tarif KRL yang sekarang bisa murah jadi minimal Rp3.000-an aja per 25 kilometer. Nah, rencananya, orang-orang kaya yang naik KRL bakal bayar dengan harga asli, alias bayar Rp10.000 - Rp15.000. Orang miskin tetap Rp3.000-an.
Loh, cara bedain si kaya dan si miskin gimana?
Yang ini juga jadi pertanyaan gue sih. Kemenhub sampai sekarang belum menjelaskan skema detailnya, tapi alokasi subsidinya nanti akan didasarkan pada data yang udah ada, misalnya dari data Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya supaya subsidi pemerintah tepat sasaran, nggak dipake sama orang kaya.
"Artinya, [tarif] ini tidak naik, tetapi nantinya kita pakai data yang ada di Kemendagri. [Bagi] yang kaya bayar sesuai aslinya, yang nanti, mohon maaf, miskin dan kurang mampu nanti dapat subsidi," jelas Kemenhub.
Tenor
Kemehub menargetkan pemberlakuan skema subsidi bisa dilakukan pada kuartal II/2023. "Kuartal kedua [2023] kali ya, kami upayakan paling lambat di pertengahan semester kayaknya. Sekitar itu, setelah kegiatan peresmian-peresmian. Kalau bisa kami percepat, ya kami percepat," ungkapnya.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo, menyoroti kriteria 'orang kaya' yang dimaksud Kemenhub. Kata Pak Sudewo, kriteria orang kaya dan referensinya harus jelas bisa nggak menimbulkan kegaduhan.
"Jangan sampai salah milih orang, nanti yang tidak mampu dikatakan mampu, yang mampu diperlakukan tidak mampu. Ini jadi persoalan," tutur Sudewo dilansir Detik.com.
Tenor
"Karena selama ini, program padat karya berupa bantuan langsung semacam subsidi, ini yang menjadi persoalan krusial soal data, data itu belum tentu akurat karena tidak terupdate. Persiapannya matang dulu," imbuhnya.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai ide Menhub ini baik untuk cross subsidy atau subsidi silang. Tapi kata Pak Ma’ruf, kalo beneran mau diterapkan, kebijakan ini harus dikaji secara matang. Minimal ada uji coba dulu lah.
“Apakah nanti implementasinya seperti apa, mungkin perlu diuji coba dulu, diuji coba dulu seperti apa hasilnya, bagaimana kekurangan-kekurangannya,” kata Wapres.
