Baru beberapa hari diangkat menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam jajaran kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, Natalius Pigai meminta anggaran kementerian yang baru senilai Rp20 triliun.
Wow!
Bukan tanpa alasan, anggaran yang luar biasa besar ini digunakan untuk segudang program yang rencana nya bakal dia kembangkan. Khususnya untuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.
Menurut Pigai, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.
“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," kata Natalius Pigai, dikutip dari CNN Indonesia.
Dengan anggaran senilai Rp20 triliun itu, Menteri Pigai bertekad akan memperkuat perlindungan HAM dan memenuhi kebutuhan HAM seluruh warga Indonesia.
Bekasi Kinian
Sebab, menurutnya, anggaran saat ini yang sebesar Rp64 miliar enggak cukup untuk Kementerian HAM.
"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini, mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak," kata Pigai
“Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," tambahnya.
Kemudian, Pigai juga menjamin Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah.
Menurut Pigai, pihaknya saat ini ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.
"Pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.
"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya
Meski Kementerian HAM merupakan institusi baru, tapi Pigai mengaku sudah mempelajari program sebelum di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM dan pihaknya sudah memiliki rencana program selama setahun ke depan untuk dieksekusi
igai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Namun ia mengklaim sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi.
"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.
Nikmati "satu aplikasi, beragam hiburan terkini" mulai dari berita, kuis, video, dan artikel rekomendasi terkini eksklusif untuk Gen Z dan Milenial. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi KUY! sekarang di Google Play Store dan App Store.
