SAH! *toktok*
Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sementara di Istana Negara pada Senin (27/11/23). Nawawi dilantik untuk menggantikan posisi Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri.
Nawawi naik menjadi Ketua KPK setelah Firli Bahuri dicopot dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Fyi aja guys, sebelum menduduki jabatan baru ini, Nawawi merupakan Wakil Ketua KPK periode 2019-2024.
source: istimewa
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo saat mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma pada Jumat malam.
“Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK,” kata Ari Dwipayana.
Lantas, siapa sosok Nawawi Pomolango?
Lo pasti bertanya-tanya kan, siapa sih Nawawi Pomolango? Kok enggak terlalu familiar ya? Apakah beliau baru di pemerintahan? Well, simak jawabannya di sini!
1. Lulusan Sarjana Hukum
source: KPK
Nawawi Pomolango merupakan seorang putra daerah berdarah Gorontalo yang mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Beliau lulus dengan gelar Sarjana Hukum.
Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya pada program magister Universitas Pasundan dengan mendalami hukum pidana. Pada tahun 2019, beliau lulus dari Universitas Pasundan di Kota Bandung dan mendapatkan gelar Nawawi Pomolango, S.H., M.H.
2. Mengawali karir sebagai Hakim
Setelah lulus dari Universitas Sam Ratulangi, Nawawi Pomolango mengawali karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah pada 1992. Empat tahun kemudian, pria kelahiran Manado itu dimutasi dan ditugaskan di Pengadilan Negeri Tondano, Sulawesi Utara.
Tak berhenti disitu, lima tahun kemudian Nawawi dimutasi lagi ke Pengadilan Negeri Balikpapan dan kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2005. Hingga akhirnya, namanya mulai dikenal saat beliau bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada periode 2011 - 2013, bahkan beliau sempat diperbantukan sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta
Di tahun 2016, Nawawi menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karir Nawawi semakin melejit saat dia mendapatkan promosi jabatan menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada akhir 2017.
3. Menangani berbagai kasus korupsi
source: MI/Susanto
Berkarir di bidang hukum selama kurang lebih 30 tahun, Nawawi sudah menangani berbagai kasus korupsi di Indonesia. Salah satu kasus yang paling menggemparkan adalah kasus suap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terkait dengan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Nawawi juga pernah menangani kasus suap kuota gula impor dengan terpidana mantan Ketua DPD Irman Gusman. Kemudian, Nawawi juga pernah mengadili kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa pengusaha Ahmad Fathanah dan eks Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.
4. Jadi Wakil Ketua KPK pada 2019
Pada 2019, Nawawi memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai hakim dan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Berkat dedikasinya selama berkarir, Nawawi terpilih dalam bagian lima orang yang lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Presiden Joko Widodo kemudian melantik Nawawi sebagai Wakil Ketua KPK periode 2019-2023. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 112/P/2019 tanggal 28 Oktober dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 129/T/2019 tanggal 2 Desember tentang Pengangkatan Pimpinan KPK.
5. Jauh dari kontroversi
source: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
Dibalik segudang prestasinya sebagai hakim, Nawawi Pomolango juga merupakan salah satu kandidat Ketua KPK sementara yang paling ideal. Beliau jauh dari kontroversi, bahkan sering kali mengkritik kinerja Firli Bahuri.
Pada Februari 2023, Nawawi pernah menyindir gaya kepemimpinan Firli yang terkesan “one man show”. Saat itu, Nawawi mengomentari surat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang menagih janji Firli terkait pemberian izin berobat ke Singapura.
Selain itu, Nawawi juga sempat mengkritik pemasangan baliho Firli di sejumlah daerah. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap kinerja KPK seharusnya bisa dilakukan dengan memasang baliho para buronan korupsi, bukan memasang baliho Ketua KPK.
Nikmati "satu aplikasi, beragam hiburan terkini" mulai dari berita, kuis, video, dan artikel rekomendasi terkini eksklusif untuk Gen Z dan Milenial. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi KUY! sekarang di Google Play Store dan App Store.
