Sudah bukan rahasia lagi ya kalo saat ini judi online (judol) berkembang masif banget di Indonesia. Bahkan, sudah menyasar berbagai kalangan masyarakat dan usia. Mulai dari anak-anak muda hingga orang dewasa.
Hmm, fenomena ini tentunya benar-benar mengiris hati banget ya guys. Apalagi saat ini banyak banget tuh kasus-kasus korban judi online yang berubah jadi depresi karena kehilangan uang yang jumlahnya enggak sedikit.
Melihat fenomena yang terjadi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy akhirnya mengusulkan agar korban judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos).
BeritaSatu
Usulan ini dilontarkan Muhadjir setelah kasus polisi wanita (polwan) membakar suaminya yang juga seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur.
Menurut Muhadjir, pihaknya sudah merekomendasikan agar Kementerian Sosial (Kemensos) membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial
“Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai penerima bansos,” kata Muhadjir, dikutip dari Kompas.com (13/6/2024).
Apa alasan pemerintah usulkan korban judi online jadi penerima bansos?
mejaredaksi
MinKuy yakin banget, pasti banyak diantara kalian yang penasaran banget dengan alasan pemerintah yang menginginkan korban judi online jadi pihak penerima bantuan sosial (bansos).
Well, Muhadjir menjelaskan korban judi online berhak menerima bansos karena aktivitas tersebut bisa memiskinkan masyarakat. Nantinya, nama para korban tersebut akan dimasukkan ke DTKS.
Menurut Muhadjir, pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang miskin. Tapi, dia juga enggak menampik kalo kemunculan judi online ini memang membuat masyarakat khawatir.
Fyi aja, judi online sendiri merupakan sebuah ‘benalu’ baru dalam masyarakat karena aktivitas ini sangat mengganggu ekonomi berbagai lapisan masyarakat.
“Sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi, juga banyak yang kena juga,” kata Muhadjir.
Pemerintah bentuk Satgas Judi Online
Sekretariat Kabinet
Melihat seriusnya dampak aktivitas judi online di Indonesia, pemerintah akhirnya turun tangan nih guys. Dalam waktu dekat, pemerintah bakal menekan aturan mengenai Satuan Tugas (Satgas) Judi Online.
Dilansir dari Kompas, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto bakal menjadi ketua satgas tersebut.
Selain itu, Satgas Judi Online akan diisi oleh Muhadjir selaku wakil ketua, Budi sebagai ketua harian bidang pencegahan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua harian bidang penegakkan hukum.
“Dalam waktu yang tidak terlalu lama satgas pemberantasan judi online akan ditandatangani (aturannya) oleh Pak Presiden karena saya sebagai menteri sudah paraf. Tadi sebelum ke sini saya sudah paraf,” ucap Budi, dikutip dari Kompas.com (13/6/24).
Nah, pembentukan Satgas Judi Online ini akan terbagi menjadi dua bagian, guys yakni Pencegahan dan Penindakan.
Saat ini, sasaran utama pemerintah dalam memberantas judi online adalah akun atau situs yang terkait aktivitas ini. Dengan begitu, Satuan Penindakan juga akan menelusuri 5.000-an rekening yang sudah diblokir akibat judi online.
Sementara itu, Satuan Pencegahan akan bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat agar enggak bermain judi online.
Nantinya, Satgas Pencegahan bakal diisi oleh seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.
Nikmati "satu aplikasi, beragam hiburan terkini" mulai dari berita, kuis, video, dan artikel rekomendasi terkini eksklusif untuk Gen Z dan Milenial. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi KUY! sekarang di Google Play Store dan App Store.
