Isu gembar-gembor penghapusan honorer di kementerian dan lembaga pemerintah sebenarnya udah terdengar sejak lama. Tapi baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk nunda dulu penghapusan tenaga honorer pada tahun ini.
Fyi aja, penghapusan tenaga honorer di kementerian dan lembaga pemerintah rencananya akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang sesuai dengan telah terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Tapi… tapi… rencana ini sepertinya harus dibatalkan dulu nih guys pada tahun ini. Yuhuuu war is oveeeerrrr~
Kenapa ya?
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan batalnya penghapusan tenaga honorer di tahun ini disebabkan karena pola rekrutmen pegawai, khususnya di pemerintahan daerah (pemda) yang masih asal-asalan dan enggak berkualitas.
"Rekrutmen ASN tidak berkualitas, honorer sembarangan, honorer karena tim sukses, relawan, dimasukkan honorer. Ini sebagian tapi ya enggak semua, akhirnya birokrasi kita tidak profesional," kata Anas, dikutip dari CNBC Indonesia.
Menteri PANRB juga bilang kalo penghapusan ini bukanlah langkah yang tepat. Sebab, para pemimpin daerah seperti gubernur dan bupati pasti selalu menemukan cara untuk merekrut tenaga honorer.
Ketimbang menghapus tenaga honorer dan melarang para pemda merekrutnya, sebaiknya aturan ini dirombak ulang dalam UU dengan membuka rekrutmen menjadi tenaga ASN, baik PNS maupun PPPK secara resmi dan kompetensi.
Dengan kata lain, dibandingkan merekrut tenaga honorer yang enggak berkualitas dan asal pilih, lebih baik dibuka rekrutmen untuk menjadi ASN yang berkompetensi dan pastinya resmi.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal. Menurut beliau pemerintah dan DPR sebenarnya sama-sama enggak mau ada Pemberhentian Kerja (PHK) massal para tenaga honorer.
"Pokoknya kita berusaha untuk tidak ada pemberhentian secara massal," kata Syamsurizal, dikutip dari CNBC Indonesia.
Asal lo tau aja, ada sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebayang kan kalo mereka semua diberhentikan gimana?
Pemerintah mengatakan akan berusaha keras menyelamatkan nasib para tenaga honorer, salah satu caranya dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Klausul tersebut masuk dalam Pasal 131 A RUU ASN.
Dalam pasal tersebut, pemerintah dan DPR ingin melakukan penataan ulang terhadap pegawai non-ASN dengan jangka waktu maksimal hingga Desember 2024.
"Harus kita buatkan satu pasal yang menguatkan langkah kita itu, artinya kita diberi waktu sampai Desember 2024," kata Syamsurizal.
Dengan demikian, nasib para tenaga honorer di Indonesia baru akan terjawab pada Desember 2024 mendatang alias tahun depan guys.
Semoga ada kabar baik ya guys~
Nikmati "satu aplikasi, beragam hiburan terkini" mulai dari berita, kuis, video, dan artikel rekomendasi terkini eksklusif untuk Gen Z dan Milenial. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi KUY! sekarang di Google Play Store dan App Store.
