Guys, ada kabar baru nih buat para pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Presiden Jokowi baru aja bikin perubahan besar-besaran di sistem kelas BPJS. Kabarnya, sistem kelas 1,2,3 dalam BPJS Kesehatan resmi akan dihapus. Sebagai gantinya, akan ada sistem baru, yaitu Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dilansir dari Kompas, perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini diteken sama Presiden Jokowi pada 8 Mei 2024 lalu.
Nah, di Pasal 103B Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2024, disebutkan kalau semua rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib menerapkan KRIS paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
Tapi sebelum tanggal itu, rumah sakit boleh kok mulai nyiapin sebagian atau semua layanan rawat inap sesuai kemampuan mereka, ini tertulis jelas di Pasal 103B Ayat 2 Perpres ini.
Baca juga: Menkes Curiga Orang Kaya Terlalu Membebani BPJS Kesehatan, Apa Masalahnya?
Sini gue kasih tau lebih lanjut tentang KRIS ya, biar lo paham.
Kalo selama ini lo bayar BPJS Kesehatan kelas 1 yang mana paling mahal dan dapat fasilitas yang lebih bagus, atau BPJS kelas 3 yang paling murah dengan fasilitas yang biasa aja, di sistem KRIS ini semuanya sama. Kebijakan ini emang bertujuan buat ngilangin disparitas atau perbedaan dalam pelayanan kesehatan, dan buat mastiin setiap orang dapat fasilitas yang setara.
Sebenarnya, implementasi KRIS direncanakan dimulai di tahun 2023, tapi diundur ke 2025 buat kasih waktu rumah sakit siapin fasilitas sesuai standar yang baru. Tapi pada akhirnya, kebijakan ini akan mulai diterapkan mulai 1 Juli 2024.
Di sistem KRIS ini, ruang rawat inap cuma ada dua jenis: kelas intensif dan non-intensif. Misalnya, kelas intensif itu ruangannya cuma diisi maksimal empat tempat tidur, biar lebih nyaman dan minim resiko infeksi. Jadi nggak ada lagi tuh perbedaan fasilitas yang signifikan kayak di sistem kelas lama​.
Terus, fasilitas kamarnya gimana dari kedua kelas tersebut? Ini mengacu pada Pasal 46A Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS harus memenuhi 12 persyaratan, diantaranya:
- Komponen bangunan nggak boleh punya porositas tinggi biar nggak nyimpen debu dan mikroorganisme. Pokoknya harus gampang dibersihkan.
- Ventilasi udara di ruang perawatan biasa (non-intensif) harus bisa tukar udara minimal enam kali per jam. Kalau ruang isolasi, lebih ketat lagi, minimal 12 kali pergantian udara per jam.
- Pencahayaan buatan di ruangan harus memenuhi standar 250 lux buat penerangan dan 50 lux buat cahaya tidur. Jadi terang tapi tetap nyaman.
- Tempat tidur harus punya dua kotak kontak dan nggak boleh ada cabang langsung tanpa pengaman arus. Jangan lupa, ada nurse call yang terhubung sama pos perawat.
- Setiap tempat tidur ada nakas yang punya lemari kecil buat nyimpen barang pasien dan harus ada kuncinya. Jadi barang-barang tetap aman.
- Suhu ruangan dijaga antara 20 sampai 26 derajat celcius. Biar nggak terlalu panas atau dingin.
- Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non-infeksi). Jadi lebih teratur dan aman.
- Maksimal empat tempat tidur per ruangan dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Ini buat mencegah penularan penyakit dan memudahkan gerak petugas kesehatan.
- Tirai atau partisi dipasang dengan rel yang nempel di plafon atau menggantung. Biar privasi tetap terjaga.
- Setiap ruang rawat inap wajib punya minimal satu kamar mandi
- Kamar mandi harus sesuai standar aksesibilitas. Jadi pasien tetap nyaman dan mudah mengakses.
- Setiap tempat tidur ada outlet oksigen lengkap dengan flowmeter di dinding belakang tempat tidur pasien. Jadi kalau butuh oksigen, tinggal pakai aja.
Sekarang lo pasti penasaran kan, berapa besaran iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dalam sistem KRIS ini? Tapi, gue udah cari dari berbagai sumber, sampai sekarang pemerintah belum menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan walaupun implementasi KRIS lagi berjalan secara bertahap.
Dikutip dari CNBC, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri bilang, “Besaran iuran belum diatur dalam Perpres ini, namun penetapan iuran, manfaat dan tarif pelayanan diberi tenggat waktu sampai dengan 1 Juli 2025.”
Saat ini, lo masih akan bayar sesuai besaran iuran BPJS dengan sistem yang lama, yaitu:
- BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per bulan
- BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per bulan
- BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 35.000 per bulan
- BPJS Kesehatan PBI: Rp 42.000 per bulan
Baca juga: Kata Psikolog, Penolakan Itu Bagus Buat Kesehatan Otak
Ada gak sih masalah atau dampak yang timbul dari penghapusan sistem kelas ini?
Pastinya ada, say. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, yang gue kutip dari Tirto, kebijakan baru ini bakal ngeribetin banget. Katanya sih, ke depannya bakal muncul masalah-masalah baru gara-gara kebijakan KRIS ini.
Pertama, dia bilang, pelaksanaan KRIS bakal bikin susah akses peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) buat masuk ruang perawatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Di situ disebutkan kalo rumah sakit swasta harus alokasikan minimal 40 persen ruang perawatan buat KRIS, dan rumah sakit pemerintah minimal 60 persen. Makanya, nanti akses buat peserta JKN ke ruang perawatan bakal dibatasi banget.
Sistem ini juga bisa bikin perubahan dalam manajemen antrian dan tempat tidur. Karena semua kelas disamain, mungkin aja bakal ada peningkatan antrian buat dapetin ruang rawat inap, apalagi kalau kapasitas rumah sakit belum sesuai standar baru​.
Permasalahan kedua, katanya nih, iuran peserta yang bayar sendiri bakal jadi satu tarif aja. Jadi, iuran buat kelas I dan II bakal turun, tapi kelas III diprediksi bakal naik. Biasanya, pasien bisa pilih kelas perawatan sesuai kantong mereka. Tapi, dengan sistem KRIS, pilihan itu jadi hilang. Ini bisa bikin beberapa orang ngerasa layanan yang diterima nggak sesuai ekspektasi karena udah terbiasa dengan standar kelas tertentu.
Terus masalah ketiga, ini yang bikin peserta upah swasta dan pemerintah kesel. Biasanya kan mereka pake kelas II dan III, yang punya dua atau tiga tempat tidur di ruang perawatannya. Nah, kata Timboel, rumah sakit swasta bakal kesulitan duit buat renovasi ruang perawatan sesuai KRIS. Sedangkan rumah sakit pemerintah tinggal tunggu duit dari APBN atau APBD.
Jadi, menurut dia, seharusnya pemerintah ngecek lagi deh kebijakan KRIS ini. Mending bikin standar ruang perawatan kelas I, II, dan III yang bener-bener sesuai, daripada bikin KRIS yang cuma satu ruang perawatan aja.
Intinya, kebijakan KRIS ini tuh bisa mempermudah dan bikin nyaman orang yang menggunakan fasilitas kesehatan. Meski pun kebijakan baru ini dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran buat berbagai pihak, betul tidak?
Makanya lo semua sehat-sehat, deh, biar gak banyak ngeluh tentang fasilitas di rumah sakit. Dan semoga kebijakan ini nanti bisa bener-bener nyampein kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.
Baca juga: Riset: Orang Indonesia Anggap Vape Lebih Sehat Dari Rokok Biasa
Nikmati "satu aplikasi, beragam hiburan terkini" mulai dari berita, kuis, video, dan artikel rekomendasi terkini eksklusif untuk Gen Z dan Milenial. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasi KUY! sekarang di Google Play Store dan App Store.
