Selamat Hari Pendidikan Nasional, guys. Hari Pendidikan Nasional a.k.a Hardiknas ini emang setiap tahun diperingati tanggal 2 Mei, tepat di hari lahir bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara.
Terus kita harus ngapain di Hardiknas?
Tidur.
Gak dong, bercanda. Biasanya di sekolah-sekolah diadain upacara dan lomba-lomba yang berkaitan dengan pendidikan. Kelihatannya menyenangkan, kan? Tapi, emangnya kondisi pendidikan di Indonesia semenyenangkan itu?
Hmmm, klean nilai sendiri deh.
Tapi kalo menurut penilaian Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), ada beberapa yang harus dibenahi demi kualitas pendidikan di Indonesia. Dilansir dari Tempo, kata Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim, “Pendidikan kita mau dibawa kemana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi.”
Baca juga: Mensos Risma Sujud di Hadapan Guru SLB, Ada Apa?
Ada 7 catatan kritis yang dikasih pemerintah buat ngebangun pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
Pertama, seluruh pemerintah provinsi dan kota/kabupaten harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan objektif ke episode Merdeka Mengajar. Menurut P2G, evaluasi ini penting karena tahun depan udah pemilu dan ada pergantian pemerintahan.
Jangan sampe nih ya, nanti pas ada pergantian menteri, ada pergantian kebijakan lagi tapi substansinya sebenarnya sama. P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia.
Kedua, P2G mendesak komitmen dan profesionalitas Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan seluruh pemda dalam melaksanakan perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Karena, menurut P2G, persoalan PPPK saat ini jadi cerminan buruk tata kelola guru di Indonesia. Ada seleksi guru PPPK sejak 2021 yang belum dapat formasi, ada juga yang dibatalin sepihak sama Kemdikbudristek, dan baru ada 550 guru dari 1 juta guru yang diangkat, selain itu ada gaji guru PPPK yang belum terbayar juga.
Menurutnya, profesi guru masih dipandang remeh sama pemerintah saat ini.
Ketiga, P2G berharap Kemdikbudristerk buat regulasi khusus yang bersifat afirmatif terhadap penyelenggaraan Program Guru Penggerak buat semua daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, terluar atau 3T.
Keempat, pemanfaatan teknologi digital. Saat ini masih banyak terjadi Learning Loss ke anak-anak di Indonesia walaupun pihak kementerian dan perusahaan teknologi udah bekerja sama buat menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu, banyak guru yang juga mengalami kesenjangan digital, surplus pelatihan, kelebihan beban administrasi yang dituntut sama aplikasi dari kementerian, dan tuntutan membuat konten digital.
Kelima, P2G mengapresiasi lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.
Tapi, biar aturan itu bisa lebih mudah diimplementasikan, P2G minta Kemdikbudristek bareng Kemenag, Kemendagri, Kemen PPPA, Kemenkominfo, dan Polri bekerja sama ngebentuk Satuan Tugas Bersama Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
Keenam, buat menghadapi Pemilu 2024, P2G mendesak guru dan organisasi guru enggak masuk ke politik praktis apalagi ngebawa peserta didik, warga sekolah, madrasah, satuan pendidikan terjebak di kampanye politik praktis.
Ketujuh, P2G minta Kemdikbudristek buka ruang dialog yang berkualitas dengan asas partisipasi yang bermakna dalam proses perancangan RUU Sistem Pendidikan Nasional.
Baca juga: Macam-macam Stereotip Sekolah Negeri, Pernah Ngalamin?
