Presiden Jokowi memberikan dua instruksi usai terjadi kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3) malam. Jokowi memberi dua pilihan, antara merelokasi Depo Pertamina atau merelokasi permukiman penduduk di sekitar Depo.
Dilansir Tempo, Jokowi menegaskan Depo Pertamina dan permukiman sudah tidak bisa berada di dalam zona yang sama karena berbahaya. Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk mencari solusi atas dua pilihan tersebut.
Baca juga: Update Kebakaran Hebat Pipa Bensin Pertamina Plumpang: 19 Meninggal, 49 Terluka
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga (pj) Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang," ungkap Jokowi dilansir Tempo.
"Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," lanjutnya.
Jokowi memberikan deadline kepada Erick dan Heru untuk segera memutuskan. "Ini segera diputuskan sehari, dua hari ini, oleh Pertamina dan (pj) Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," tambah Jokowi.
Instagram/jktinfo
Jokowi juga meminta seluruh zona berbahaya di Indonesia untuk dievaluasi dan diaudit. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati akan menindaklanjuti arahan tersebut.
"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," tuturnya dalam keterangan resmi pada Minggu. Nicke menuturkan, saat ini Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak.
"Komitmen Pertamina bahwa biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak akan ditanggung oleh Pertamina," katanya.
Peristiwa kebakaran di Depo Plumpang menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka. Sebanyak 1.085 lainnya masih mengungsi.
Baca juga: Depo Pertamina Plumpang Suplai 20% BBM, Pernah Terbakar Tahun 2009
Polres Tanah Datar
Sengketa Lahan Puluhan Tahun
Dikutip dari BBC Indonesia, kawasan sekitar Depo Plumpang alias Kampung Tanah Merah memang sudah lama bersengketa dengan Pertamina. Depo Plumpang telah berdiri sejak 1974, belakangan muncul klaim hak kepemilikan lahan di sekitarnya antara Pertamina, badan usaha lain, dan masyarakat.
Pertamina sempat membebaskan lahan itu pada 1992, tapi warga menggugat upaya itu dan memenangkan gugatan di pengadilan. Jika melihat laman informasi geospasial (BHUMI) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), penggunaan dan tipe hak yang ada di lahan tersebut tertulis “kosong”.
Kepada BBC Indonesia, pengamat Nirwono Yoga beranggapan berarti itu adalah “lahan negara”, tidak ada yang memiliki hak atas tanah tersebut. Tapi jika merujuk peraturan era 80-an, pembangunan Depo yang berjarak 5 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok sudah sesuai.
